Pada Senin, 17 Februari 2025, Kabupaten Kepulauan Seribu menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas. Acara tersebut berlangsung di Gedung Mitra Praja, Jakarta, dengan tujuan membentuk tim yang dapat mendukung proses pengembangan integritas di wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu.
Rakor yang dipimpin oleh Ketua Sub Kelompok Tata Laksana dan Pelayanan Publik dari Bagian Hukum dan Kepegawaian Kabupaten Kepulauan Seribu, Willy Randias, dihadiri oleh berbagai pihak yang terlibat langsung dalam pengembangan birokrasi di wilayah tersebut. Acara ini turut melibatkan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan UKPD (Unit Kerja Perangkat Daerah) yang relevan, serta perwakilan dari Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta.
Mengapa Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Begitu Penting?
Pembentukan tim ini bukan sekadar seremonial belaka. Menurut Willy Randias, tujuan utama dari pembentukan tim ini adalah untuk mendukung penerapan pengembangan zona integritas yang diharapkan dapat membawa Kabupaten Kepulauan Seribu menjadi lebih baik dalam aspek pelayanan publik. Sebagai sebuah kawasan yang terletak di ujung utara Jakarta, Kepulauan Seribu memiliki tantangan tersendiri dalam hal pelayanan publik. Wilayah ini terdiri dari banyak pulau yang memerlukan manajemen sumber daya dan pelayanan publik yang efisien, transparan, serta bebas dari korupsi.
Pembentukan Zona Integritas ini menjadi sangat relevan mengingat pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Dengan adanya zona integritas yang diterapkan di wilayah ini, diharapkan birokrasi di Kabupaten Kepulauan Seribu dapat berkembang menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan bebas dari praktik-praktik korupsi yang dapat merugikan banyak pihak.
Apa Itu Zona Integritas dan Mengapa Diperlukan?
Zona Integritas (ZI) adalah sebuah konsep yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Zona ini bertujuan untuk menciptakan sebuah lingkungan kerja yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dalam implementasinya, Zona Integritas bertujuan untuk memfasilitasi terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta memberikan pelayanan publik yang optimal.
Zona Integritas ini berfokus pada dua aspek penting: pertama, memastikan bahwa setiap instansi pemerintahan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan cara yang profesional dan akuntabel; dan kedua, memastikan bahwa setiap pegawai negeri sipil (PNS) dapat bekerja tanpa adanya intervensi atau tekanan yang dapat mengarah pada perilaku koruptif.
Pembangunan Zona Integritas ini juga merupakan langkah menuju tercapainya predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hal ini menjadi sangat penting karena dengan status WBK dan WBBM, instansi pemerintah akan mendapatkan penghargaan dan pengakuan sebagai lembaga yang telah berhasil membangun sistem yang bersih dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
baca : ASN Kabupaten Kepulauan Seribu Pimpin Apel Pagi Pegawai
Peran Penting Kabupaten Kepulauan Seribu dalam Zona Integritas
Kabupaten Kepulauan Seribu, meskipun terdiri dari banyak pulau dengan tantangan geografis yang kompleks, berkomitmen untuk menciptakan lingkungan birokrasi yang bersih dan efisien. Willy Randias menambahkan bahwa Kabupaten Kepulauan Seribu, dengan adanya Unit Kerja Terpadu (UKT) 2, memiliki peran penting dalam penerapan Zona Integritas. Kehadiran UKT 2 menjadi katalisator dalam memastikan bahwa seluruh lapisan pemerintahan di daerah tersebut dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan Zona Integritas.
Sebagai bagian dari wilayah DKI Jakarta, Kabupaten Kepulauan Seribu memiliki kedudukan yang strategis dalam mendukung program reformasi birokrasi di provinsi tersebut. Dengan adanya penerapan Zona Integritas yang kuat di Kabupaten Kepulauan Seribu, diharapkan dapat menjadi model bagi wilayah lain di DKI Jakarta dalam hal pengembangan birokrasi yang bersih dan melayani.
Membangun Budaya Kerja Birokrasi yang Antikorupsi dan Berkinerja Tinggi
Tujuan utama dari pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas adalah untuk membangun budaya kerja birokrasi yang antikorupsi dan berkinerja tinggi. Wilayah yang bersih dari praktik korupsi akan menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam rapat koordinasi ini, Willy menekankan pentingnya implementasi program reformasi birokrasi (RB) yang dapat menciptakan budaya kerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip integritas dan profesionalisme.
Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Kabupaten Kepulauan Seribu bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di pemerintahan daerah. Hal ini tidak hanya mencakup peningkatan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga perubahan pola pikir dan kebiasaan dalam bekerja. Dengan demikian, diharapkan birokrasi yang ada dapat lebih cepat dan tepat dalam memberikan solusi atas permasalahan yang ada di masyarakat.
Tantangan dalam Mewujudkan Zona Integritas di Kabupaten Kepulauan Seribu
Meskipun tujuan pembentukan Zona Integritas sangat mulia, pelaksanaannya tentu tidaklah mudah. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh Kabupaten Kepulauan Seribu adalah terbatasnya sumber daya manusia yang memadai. Di wilayah yang terdiri dari pulau-pulau kecil ini, tidak mudah untuk merekrut pegawai negeri yang memiliki kualitas dan integritas tinggi. Oleh karena itu, pembentukan tim yang terdiri dari berbagai SKPD dan UKPD yang sudah berpengalaman sangat penting untuk mendukung keberhasilan program ini.
Selain itu, tantangan geografis juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan berbagai kebijakan. Banyaknya pulau yang tersebar di kawasan Kepulauan Seribu mengharuskan adanya distribusi yang merata dalam hal pelayanan publik. Keberadaan tim yang solid sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa setiap pulau dan setiap masyarakat dapat menikmati pelayanan yang berkualitas tanpa terkendala oleh jarak atau keterbatasan fasilitas.
Namun, tantangan-tantangan ini juga dapat menjadi peluang untuk menciptakan inovasi dalam pelayanan publik. Dengan adanya Tim Pembangunan Zona Integritas, Kabupaten Kepulauan Seribu berpotensi untuk mengembangkan sistem pelayanan yang lebih efisien, berbasis teknologi, dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di pulau-pulau terpencil.
Membangun Percontohan untuk Wilayah Bebas Korupsi
Pembentukan Zona Integritas ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah, tetapi juga untuk menciptakan contoh bagi wilayah lain. Willy Randias menekankan pentingnya menjadikan Kabupaten Kepulauan Seribu sebagai percontohan dalam penerapan Zona Integritas. Melalui model yang baik dan berhasil diterapkan di daerah ini, diharapkan dapat memotivasi daerah lain di DKI Jakarta dan bahkan Indonesia untuk mengikuti langkah yang sama dalam mengembangkan birokrasi yang bersih dan transparan.
Pembangunan Zona Integritas yang berhasil di Kabupaten Kepulauan Seribu akan memberikan dampak positif yang luas, baik bagi masyarakat maupun bagi pemerintahan. Selain itu, hal ini akan memperkuat posisi Kabupaten Kepulauan Seribu sebagai bagian dari daerah yang mendukung gerakan reformasi birokrasi di Indonesia.
baca : PKK Pulau Pramuka Panen Pakcoy untuk Peningkatan Pangan
Kesimpulan: Komitmen untuk Membangun Kabupaten Kepulauan Seribu yang Bersih dan Berkinerja Tinggi
Rapat Koordinasi yang diselenggarakan pada 17 Februari 2025 ini merupakan langkah awal yang sangat penting bagi Kabupaten Kepulauan Seribu dalam membangun Zona Integritas. Melalui komitmen bersama antara berbagai instansi dan pihak terkait, diharapkan Kabupaten Kepulauan Seribu dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani masyarakat dengan lebih baik.
Proses ini tidak akan mudah dan pasti akan menghadapi berbagai tantangan, namun dengan adanya Tim Pembangunan Zona Integritas yang solid, Kabupaten Kepulauan Seribu memiliki peluang besar untuk menjadi contoh bagi wilayah lainnya dalam penerapan Zona Integritas. Pembangunan Zona Integritas ini menjadi langkah penting menuju tercapainya wilayah bebas korupsi dan birokrasi yang bersih di masa depan.
